>>> Welcome to My Blog!! (http://sparkle-future.blogspot.com) ☺

Jumat, 08 Juni 2012

Sejarah : Masa Proklamasi Hingga Lahirnya Orde Baru

MATERI AJAR (MATERI POKOK)       :

A.        Pemerintahan Pada Masa Demokrasi Liberal Berlakunya UUDS 1950

Setelah pengakuan kedaulatan dari pemerintah Belanda kepada pihak Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949, Indonesia berdiri sebagai negara federal (RIS). Seorang yang ditunjuk sebagai perdana menterinya adalah Mohammad Hatta. Pemerintahan RIS tidak mampu bertahan lama. Pada tanggal 17 Agustus 1950 Indonesia kembali ke negara kesatuan dengan berdasarkan kepada UUDS 1950. Dengan UUDS 1950 tersebut, Indonesia menganut sistem pemerintahan Liberal – Parlementer. Selama berlakunya UUDS 1950 (1950 – 1959) Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) diwarnai dengan pergantian tujuh kabinet, sebagai berikut :
1.       Kabinet Natsir (6 September 1950 – 21 Maret 1951). Kabinet ini runtuh karena kegagalan dalam merintis perundingan masalah pengembalian Irian Barat dengan Belanda.
2.       Kabinet Sukiman (27 April 1951 – 3 April 1952). Kabinet ini jatuh karena masalah pertukaran nota antara Menlu Subarjo dengan Duta Besar Amerika Merle Cochran, mengenai bantuan ekonomi dan militer berdasarkan ikatan Mutual Security Act (MSA) dari pemerintah Amerika kepada pemerintah Indonesia.
3.       Kabinet Wilopo (3 April 1952 – 3 Juni 1953). Kabinet ini runtuh karena :
a.       Adanya Peristiwa 17 oktober 1952, mengenai pergantian KSAD, Kolonel A.H. Nasution, yang dianggap menyimpang dari norma- norma dan disiplin militer.
b.      Adanya Peristiwa Tanjung Morawa, yaitu pengusiran penghuni liar di tanah perkebunan di Sumatera Utara yang didalangi oleh PKI, sehingga beberapa orang petani tewas.
4.       Kabinet Ali Sastroamijoyo (31 juli 1953 – 12 Agustus 1955). Kabinet ini runtuh karena:
a.    Keadaan ekonomi Indonesia semakin merosot dan inflasi menunjukkan gejala yang membahayakan
b.   Pertikaian antara PNI dan NU, sehingga NU menarik menterinya, dari Kabinet Ali.
5.       Kabinet Burhanuddin Harahap (12 Agustus 1955 – 3 Maret 1956). Kabinet ini jatuh karena sesudah Pemilu 1955, ternyata kabinet ini tidak cukup dukungan dari partai- partai politik yang ada.
6.       Kabinet Ali Sastroamijoyo II  (20 Maret 1956 – 4 Maret 1957). Kabinet hasil pemilu pertama ini tidak mampu bertahan lama, sebab : terbentuknya dewan- dewan di daerah-daerah, seperti : Dewan Banteng, Dewan Gajah, Dewan Manguni, dll yang membahayakan keutuhan negara.
7.       Kabinet Juanda  (9 April 1957- 5 Juli 1959). Kabinet ini merupakan Zaken Kabinet. Kabinet ini menghadapi tugas yang berat. Untuk itulah kabinet ini kemudian  menyusun program yang disebut Program Pancakarya. Selain itu, juga dibentuk Dewan Nasional untuk menampung kekuatan-kekuatan yang ada dalam masyarakat. Untuk meredakan pergolakan daerah dilangsungkan Musyawarah Nasional (MUNAS) yang dilanjutkan dengan Musyawarah Nasional Pembangunan (MUNAP). Kabinet ini tidak mampu bertahan lama, sebab :
a.       Peristiwa CIKINI, yaitu : percobaan pembunuhan terhadap Presiden Sukarno.
b.      Adanya pemberontakan PRRI dan permesta
c.       Dekrit Presiden, 5 Juli 1959.



I. DEKRIT PRESIDEN, 5 JULI 1959
Pemilu pada tanggal 15 Desember 1955, berhasil memilih anggota-anggota DPR dan konstituante (Dewan Penyusun UUD). Konstituante dilantik pada tanggal 10 November 1956. Tugas utama konstituante adalah merumuskan UUD yang baru sebagai pengganti UUDS 1950. Sampai dengan awal tahun 1957, konstituante belum juga berhasil merampungkan tugasnya. Sehingga pada tanggal 21 Pebruari 1957, Presiden Sukarno mengajukan gagasan yang dikenal sebagai Konsepsi Presiden. Isi pokok dari konsepsi presiden tersebut adalah sebagai berikut :
1.      Sistem demokrasi liberal-parlementer perlu diganti dengan demokrasi terpimpin
2.      Perlu dibentuk kabinet gotong royong yang merupakan kabinet kaki empat, yakni : PNI, Masyumi, NU dan PKI
3.      Perlu dibentuk Dewan Nasional yang anggotanya terdiri dari golongan fungsional dalam masyarakat.
Konsepsi Presiden ini menimbulkan perdebatan dalam masyarakat dan di DPR. Partai Masyumi, NU, PSII, Partai Katholik dan PIR menolak konsepsi tersebut. Pada tanggal 25 April 1959 di depan sidang konstituante, presiden menganjurkan agar kembali kepada UUD 1945. Anjuran presiden ini menjadi bahan perdebatan dalam konstituante. Kemudian diputuskan untuk mengadakan pemungutan suara (voting). Pemungutan suara dilakukan sampai tiga kali, tetapi belum mencapai kemenangan dua pertiga suara seperti yang dipersyaratkan. Pada tanggal 3 Juni 1959 konstituante mengadakan reses (masa istirahat) dengan batas waktu yang tidak ditentukan. Pada hari yang sama pemerintah mengeluarkan Peraturan Nomer Prt/PEPERPU/040/1059 yang berisi larangan malakukan kegiatan-kegiatan politik. Pada tanggal 5 Juli 1959 Presiden Sukarno mengeluarkan “Dekrit Presiden” yang isinya :
1.      Pembubaran konstituante
2.      Tidak berlakunya UUDS 1950 dan berlakunya kembali UUD 1945
3.      Pembentukan MPRS dan DPAS
Dekrit ini mendapat dukungan dari TNI dan MA. Pada tanggal 22 Juli 1959, DPR secara aklamsi menyatakan kesediaannya melaksanakan UUD 1945.

II.       DEMOKRASI TERPIMPIN
A.  Latar Belakang
1.      Pelaksanaan sistem demokrasi liberal yang mengganggu stabilitas dan keamanan dalam negeri Indonesia dan seringnya terjadi pergantian kabinet.
2.      Konstituante tidak berhasil menyusun UUD yang baru sebagai pengganti UUDS 1950.
3.      Munculnya gerakan sparatis seperti PRRI dan Permesta yang membahayakan integritas bangsa.

Demokrasi Terpimpin ditafsirkan dari sila ke-4 Pancasila, yaitu “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan”. Kata “dipimpin” kemudian ditafsirkan bahwa demokrasi harus dipimpin oleh presiden.

B.  Sistem Politik Demokrasi Terpimpin
Dalam bidang politik beberapa hal yang dilakukan oleh pemerintah diantaranya sebagai berikut :
1.      Menyusun Kabinet Kerja I yang dipimpin oleh Presiden dan Ir. Juanda sebagai menteri pertamanya. Kabinet ini dilantik pada tanggal 10 Juli 1959, dengan programnya yang disebut “Tri Program Kabinet Kerja” meliputi : masalah-masalah sandang pangan, keamanan dan pengembalian Irian Barat.
2.      Pada tanggal 17 agustus 1959 Presiden Sukarno menyampaikan pidato berjudul : “Penemuan Kembali Revolusi Kita”. Isi pidato ini kemudian dikenal sebagai Manifesto Politik Republik Indonesia (Manipol). Pidato ini oleh DPAS diusulkan untuk dijadikan GBHN. Pengukuhannya sebagai GBHN melalui Penetapan Presiden No. 1 tahun 1960. Selanjutnya ditetapkan dalam Tap. MPRS No. 1/MPRS/1960. Inti pidato ini adalah USDEK.
3.      Karena penolakan DPR terhadap Rencana Anggaran Belanja Negara (RAPBN) tahun 1960, maka pada tanggal 5 Maret 1960 DPR dibubarkan melalui Penetapan Presiden No. 3 tahun 1960. Pada tanggal 24 Juni 1960, dibentuklah DPR-GR (DPR Gotong Royong) yang anggota-anggotanya ditunjuk oleh presiden.
4.      DPAS dipimpin langsung oleh presiden dan Roeslan Abdulgani ditunjuk sebagai wakil ketuanya. Pelantikannya dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 1959 di Istana Negara bersama pelantikan Moh. Yamin sebagai Dewan Perancang Nasional (Depernas) dan Sultan Hamengkubuwono IX sebagai Ketua Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara.
5.      MPRS dibentuk berdasarkan Penetapan Presiden No. 2 tahun 1959 yang diketuai oleh Chaerul Shaleh. Salah satu ketetapan MPRS ini adalah mengangkat Presiden Sukarno sebagai Pemimpin Besar Revolusi.

C.  Sistem Ekonomi Terpimpin
Sistem ekonomi Indonesia dijalankan secara terpimpin (etatisme). Keadaan ekonomi yang buruk semakin diperparah dengan adanya pemberontakan PRRI/Permesta. Untuk mengatasi kesulitan ekonomi, pemerintah mengambil langkah-langkah sebagai berikut :
1.      Pada tanggal 24 Agustus 1959 diumumkan keputusan mengenai keuangan sebagai berikut :
§  Uang kertas bernilai Rp. 500,- menjadi Rp. 50,-
§  Uang kertas bernilai Rp. 1.000,- dihapuskan
§  Semua simpanan melebihi Rp. 25.000,- dibekukan
2.   Tanggal 28 Maret 1983 dikeluarkan landasan ekonomi baru yang disebut DEKON (Deklarasi Ekonomi) dengan tujuan menciptakan ekonomi nasional sosialis yang bebas dari sisa-sisa imperialisme. Pada tanggal 13 Desember 1965 diambil langkah devaluasi dengan menjadikan uang senilai Rp. 1.000,- menjadi Rp. 1,-. Ternyata langkah-langkah pemerintah dengan sistem ekonomi terpimpin ini gagal memperbaiki keadaan ekonomi Indonesia.

D.  Politik Luar Negeri Indonesia Pada Masa Demokrasi Terpimpin
Pada awal pelaksanaan Demokrasi Terpimpin, Indonesia cukup berperan aktif dalam kegiatan internasional. Hal ini tampak dalam hal-hal sebagai berikut :
1.      Pengiriman Pasukan Garuda II ke Kongo untuk bergabung dengan pasukan perdamaian PBB, UNOC (United Nations  Operation for Congo).
2.      Pada tanggal 30 September 1960, Presoden Sukarno berpidato dalam  Sidang Umum PBB berjudul “To Built The World A New” yang menguraikan tentang Pancasila, masalah Irian Barat, kolonialisme, peredaan perang dingin dan perbaikan organisasi PBB.
3.      Indonesia ikut memprakarsai berdirinya Gerakan Non-Blok (Non-Aligned).
4.      Indonesia berhasil melaksanakan Asian Games IV di Jakarta, 24 Agustus – 4 September 1962.

Walaupun hubungan dengan negara-negara Barat semakin renggang, akan tetapi hubungan dengan negara-negara sosialis semakin erat. Hal ini disebabkan baik Uni Soviet maupun RRC bersedia memberikan bantuan kredit dalam pembelian peralatan militer. Selanjutnya Indonesia mengkondisikan adanya dua kubu kekuatan dunia, yaitu :
1.      OLDEFO (Old Established Forces) adalah kubu negara-negara imperialis.
2.      NEFO (New Emerging Force) adalah kubu bangsa-bangsa tertindas yang progesif revolusioner menentang imperialisme dan neo-kolonialisme.

Kemudian Indonesia bersikap konfrontatif terhadap negara-negara Barat dan sekutunya. Diantara sikap konfrontatif itu adalah konfrontatif terhadap Malaysia yang dianggap sebagai proyek neokolin (Neo-Kolonialisme Imperialisme), yaitu Inggris. Untuk mengganyang Malaysia, maka diumumkan DWIKORA (Dwi Komando Rakyat). Diangkatnya Malaysia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB merupakan pukulan bagi Indonesia. Sehingga pada tanggal 7 Januari 1965, Indonesia menyatakan keluar dari PBB.

GERAKAN 30 SEPTEMBER 1965
a.   Perluasan Pengaruh Dan Aksi-Aksi Sepihak PKI
Meskipun terbukti PKI telah menyulut berbagai aksi kekerasan, seperti : Peristiwa di tiga daerah di Jawa tengah, Desember 1945, Pemberontakan Mohammad Yusuf di Cirebon, Februari 1946, dan pemberontakan PKI Madiun 1948, namun organisasi ini tidak dibubarkan. Pelaksanaan Demokrasi Liberal, 1950 – 1959 memberi kesempatan kepada PKI di bawah pimpinan D.N. Aidit untuk merehabilitasi diri dan memperluas pengaruh bahkan memperoleh kesempatan duduk dalam pemerintahan. Pada masa Demokrasi Terpimpin, kedudukan PKI semakin kokoh dan pengaruhnyapun semakin luas, bahkan sampai ke tubuh angkatan bersenjata. Perkembangan politik yang didasarkan pada ide NASAKOM (nasionalisme, agama dan komunis) memberi kesempatan kepada PKI memperluas pengaruhnya ke berbagai bidang.
Perluasan pengaruh PKI ke dalam seni budaya dilakukan melalui LEKRA ( Lembaga Kebudayaan Rakyat ). Hal ini menimbulkan  reaksi dari kelompok anti-komunis. Sikap menentang lekra ini kemudian dituangkan dalam sebuah pernyataan yang disebut Manifestasi Kebudayaan (Manikebu), Agustus 1963. Kuatnya pengaruh komunis dalam pemerintahan, mengakibatkan Manikebu dilarang oleh pemerintah. Dalam upaya mengurangi pengaruh PKI dalam pemerintahan, para wartawan anti PKI membentuk Badan Pendukung Soekarnoisme ( BPS), September 1964, dipimpin oleh Adam Malik. Akan tetapi BPS kemudian dilarang pada bulan Desember 1964.

Politik Indonesia  pun semakin condong ke Blok Timur, baik Cina maupun Uni Soviet. Sehingga bantuan ekonomi, pendidikan dan militer semakin banyak diberikan oleh negara-negara Blok Timur kepada Indonesia. Bahkan menjelang perayaan HUT RI tahun 1965 pemerintah RI membentuk poros Jakarta - Pnomphen - Hanoi - Beijing - Pyongyang. Sementara itu hubungan dengan negara-negara Blok Barat semakin renggang.

Dalam usaha menciptakan suasana revolusioner, PKI melakukan kegiatan-kegiatan sabotase, aksi sepihak dan aksi teror diantaranya sebagai berikut  :
1.   Peristiwa Jengkol, 15 Nopember 1961, yaitu : Peristiwa penyerangan oleh BTI, Pemuda Rakyat dan Gerwani terhadap petugas yang sedang mengerjakan tanah negara di daerah Kediri
2.   Peristiwa Kanigoro Kediri, 13 Januari 1965, yaitu : Penyerbuan PKI terhadap aktivitas pelajar Islam di Kanogoro yang disertai penganiayaan terhadap para kyai, serta pengrusakan tempat ibadah
3.   Peristiwa Banda Betsy, 14 Mei 1965, yaitu  : Penyerobotan tanah perkebunan milik negara oleh  BTI di daerah Sumatera Utara dan pengeroyokan terhadap petugas perkebunan.
4.   Sabotase terhadap transportasi umum kereta api oleh Serikat Buruh Kereta Api, Januari sampai Oktober 1964, sehingga terjadi serentetan kecelakaan kereta api di Purwokerto, Kaliyoso, Kroya, Cirebon, Bandung, Tanah Abang dan Tasikmalaya.
5.   Pengrusakan Kantor Gubernur Jawa Timur, 27 September 1965, oleh aksi ormas-ormas PKI.

b.   Pelaksanaan Gerakan 30 September 1965
      Dalam upaya memaksakan kehendaknya, PKI melakukan persiapan-persiapan yang cukup matang sebagai berikut  :
1.   Merumuskan Metode Kombinasi Tiga Bentuk Perjuangan ( MKTBP), yang mencakup unsur-unsur perjuangan gerilya di desa- desa, perjuangan kaum buruh di kota-kota dan bekerja secara intensif di kalangan musuh.
2.   Memanipulasi pidato-pidato kenegaraan, antara lain :
      a. Tahun 1960 : Jalan Revolusi Kita (Jarek)
      b. Tahun 1961 : Revolusi Sosialisme Indonesia Pimpinan Nasional ( Resopim)
      c. Tahun 1962 : Tahun Kemenangan ( Takem)
      d. Tahun 1963 :     Genta Suara Revolusi Indonesia ( Gesuri)
      e. Tahun 1964 : Tahun Vivera Pericoloso ( Tavip)
      f.  Tahun 1965 :     Tahun Berdiri di Atas Kaki Sendiri ( Takari)
3.   Pembentukan Biro khusus yang dipimpin Syam Kamaruzaman dengan sasaran utama pengembangan pengaruh dan ideologi PKI
4.   Menuntut dibentuknya angkatan ke-5 yang terdiri dari buruh petani yang dipersenjatai.
5.   Melaksanakan latihan kemiliteran di Lubang Buaya, Pondok Gede, Jakarta.

Pada bulan Mei 1965, muncul desas-desus tentang Dewan Jendral Angkatan Darat yang dituduh mempersiapkan perebutan kekuasaan dengan bantuan kekuatan Barat (CIA). Hal ini didasarkan pada adanya Dokumen Gilchrist yang di dalamnya tertulis “ our local army friends ”. Dokumen tersebut diterima oleh Dr. Subandria, 15 Mei 1965, melalui pos berupa konsep surat ketikan tanpa tanda tangan. Di dalam dokumen tersebut tertulis nama Gilchrist, si pembuat surat. Salinannya oleh Subandrio dibagi-bagikan ke luar negeri, sedangkan di dalam negeri salinannya disebarluaskan oleh BPI ( Badan Pusat Intelegen ). Tuduhan ini ditolak oleh Angkatan Darat, sebaliknya menuduh PKI akan melakukan perebutan kekuasaan. Angkatan Darat juga menolak pembentukan “ Angkatan ke-5”. Hal ini semakin mempertinggi persaingan politik antara PKI dan Angkatan Darat.

Setelah beberapa kali mengadakan rapat dari bulan Agustus sampai September 1965, PKI berhasil menyusun organisasi gerakan yang dipimpin oleh D.N. Aidit. Selanjutnya ditentukan hari dan jam pelaksanaan gerakan, yaitu tanggal 30 September 1965 pukul 04.00, dan gerakan ini sepakat diberi nama Gerakan 30 September. Akan tetapi waktu pelaksanaan dirubah menjadi tanggal 1 Oktober 1965 pukul 04.00 dini hari. Sasaran gerakan adalah para perwira tinggi angkatan darat. Kesatuan bersenjata yang terlibat dalam Gerakan 30 September dibagi menjadi beberapa pasukan, sebagai berikut :
1.   Pasukan Pasopati, dipimpin oleh Lettu Inf. Dul Arief dengan tugas menculik tujuh perwira tinggi AD
2.   Pasukan Bima Sakti, dipimpin oleh Kapten Suradi yang bertugas mengusai kota Jakarta
3.   Pasukan Gatotkaca, dipimpin oleh Mayor Udara Sukrisna berfungsi sebagai pasukan cadangan yang berkedudukan di Lubang Buaya.

Pasukan Pasopati bergerak meninggalkan kawasan Halim Perdanakusumah pada tengah malam dipenghujung hari Kamis, 30 September 1965 dan awal 1 Oktober 1965. Mereka menculik dan membunuh perwira-perwira tinggi AD, sebagai berikut :
1.   Letjen Achmad Yani
2.   Mayjen R. Soeprapto
3.   Mayjen M.T. Haryono
4.   Mayjen S. Parman
5.   Brigjen D.I. Panjaitan, dan
6.   Brigjen Sutoyo Siswomiharjo.

Disamping para perwira tinggi tersebut, dalam usaha menculik  Jendral A.H. Nasution, PKI telah menyebabkan gugurnya Ade Irma Nasution, Lettu Pierre Tendean (Ajudan A.H. Nasution), dan juga Brigadir Polisi Karel Satsuit Tubun (pengawal Dr. J. Leimena). Sementara Jendral A. H. Nasution sendiri selamat dari usaha penculikan tersebut.
Setelah berhasil menguasai dua buah sarana komunikasi vital, yaitu : studio RRI Pusat dan Kantor Telekomunikasi, pada hari Jum’at, Oktober 1965, Gerakan 30 September mengeluarkan pengumuman bahwa Gerakan 30 September ditujukan kepada jendral-jendral anggota Dewan Jendral yang akan mengadakan kudeta terhadap pemerintah. Diumumkan pula tentang pembentukan Dewan Revolusi di pusat dan di daerah-daerah serta pendemisioneran Kabinet Dwikora, sedangkan Dewan Revolusi sebagai sumber kekuasaan dalam negara Republik Indonesia.

c.   Penumpasan Gerakan 30 S 1965
Sepanjang pagi dan siang hari, nasib Kepala Staf Angkatan Bersenjata dan Menteri / Panglima Angkatan Darat belum diketahui, sehingga Panglima Komando Strategi Angkatan Darat (KOSTRAD). Mayor Jendral Soeharto mengambil alih pimpinan Angkatan Darat, kemudian dimulai penumpasan terhadap gerakan 30 September. Langkah-langkah yang segera diambil sebagai berikut :
1.   Mengadakan kontak dengan Pangdam V Jaya Mayor Jendral Umar Wirahadikusumah
2.   Merebut kembali RRI dan pusat telekomunikasi yang dipimpin oleh Kol.Inf. Sarwo Edhi Wibowo.
3.   Mengadakan operasi penumpasan dengan sasaran basis kekuatan G 30 S/PKI di Lanuma Halim Perdanakusumah
4.   Mencari jenasah korban keganasan PKI, yang ditemukan berkat bantuan Brigadir Polisi Sukitman di Lubang Buaya.
Reaksi masyarakat dengan terjadinya Gerakan 30 S / PKI bermunculan dimana-mana, baik dari kalangan parpol, ormas, mahasiswa dan pelajar. Pada tanggal 8 Oktober 1965 partai-partai politik seperti NU,IPKI, Partai Kristen dan berbagai ormas melakukan apel kebulatan tekad untuk mengamankan Pancasila dan menuntut pembubaran PKI beserta ormas-ormasnya. Selanjutnya partai-partai tersebut membentuk Front Pancasila.
Pada tanggal 25 Oktober 1965 para mahasiswa membentuk Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI), yang diikuti dengan terbentuknya kesatuan aksi lain, seperti Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia (KAPI), Kesatuan Aksi Wanita Indonesia (KAWI ), Kesatuan Aksi Pengemudi Becak Indonesia (KAPBI) dan sebagainya. Pada tanggal 10 Januari 1966 KAMI mengajukan tiga tuntutan kepada pemerintah yang dikenal Tri Tuntutan Rakyat ( TRITURA ) yang isinya sebagai berikut :
1.   Bubarkan PKI
2.   Bubarkan atau bersihkan kabinet dari unsur-unsur PKI
3.   Turunkan harga
Dalam penyampaian tuntutan tersebut telah gugur seorang mahasiswa bernama Arief Rahman Hakim, 24 Februari 1966. Dibeberapa daerah khususnya di Jawa, Bali dan Sumatera Utara situasi berkembang menjadi aksi kekerasan yang menimbulkan korban jiwa. Sekitar 500.000 orang telah terbunuh sepanjang akhir tahun 1965 dan awal tahun 1966.

LAHIRNYA ORDE BARU
Pada tanggal 11 Maret 1966 di istana Negara berlangsung sidang Kabinet Dwikora yang Disempurnakan, yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Sidang membicarakan tentang krisis yang memuncak pada waktu itu. Sebelum sidang selesai seorang ajudan presiden melapor bahwa ada pasukan yang tidak dikenal di sekitar istana. Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, presiden meninggalkan sidang dan diterbangkan ke Istana Bogor bersama Waperdam 1, Dr. Subandrio dan Waperdam III Khairul Shaleh, pimpinan sidang diserahkan kepada Waperdam II, Dr. Leimena.

Sementara itu, aksi unjuk rasa di Jakarta semakin meluas. Beberapa perwira tinggi militer, yaitu Mayor Jendral Basuki Rahmad, Brigadir Jendral Amir Mahmud, dan Brigadir Jendral M. Jusuf mengadakan pembicaraan dengan Letnan Jendral Suharto, sebagai Panglima Angkatan Darat dan Pangkopkamtib untuk mencari solusi menjaga keamanan dan keutuhan bangsa. Selanjutnya ketiga perwira tersebut menghadap Presiden Soekarno untuk membicarakan situasi politik yang semakin gawat. Setelah melakukan pembicaraan beberapa jam, Presiden Soekarno akhirnya memutuskan memberikan Surat perintah 11 Maret 1966 ( Supersemar) kepada Letnan Jendral Suharto untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk memulihkan keadaan dan kestabilan jalannya pemerintahan.

 Berdasarkan surat perintah tersebut, Letnan Jendral Suharto atas nama Presiden / Panglima Tertinggi ABRI Mandataris MPRS / PBR menandatangani keputusan presiden No.1/3/966 tertanggal 12 Maret 1966 yang menyatakan pembubaran PKI dan ormas-ormasnya serta dinyatakan sebagai organisasi terlarang.

Pada tanggal 20 Juni sampai 5 Juli 1966, MPRS mengadakan sidang umum yang berhasil membuat ketetapan-ketetapan penting sebagai berikut :
1.     Ketetapan No. IX/MPRS/1966 tentang pengesahan dan pengukuhan Supersemar
2.     Ketetapan No. XII/MPRS/1966 tantang penegasan kembali landasan politik luar negeri RI yang bebas aktif
3.     Ketetapan No. XIII/MPRS/1966 mengenai pembentukan Kabinet Ampera
4.     Ketetapan No. XXV/MPRS/1966 mengenai pembubaran PKI dan ormas-ormasnya sebagai organisasi terlarang di Indonesia.

Tugas Kabinet Ampera disebut Dwidharma, yang dilaksanakan dengan programnya yang disebut Caturkarya. Kabinet Ampera dipimpin oleh Presiden Soekarno, namun dalam pelaksanaannya dipimpin oleh Ketua Presidium Kabinet Letnan Jendral Suharto. Sehingga dalam Kabinet Ampera terdapat dualisme kepemimpinan. Akibatnya perjalanan tugas kabinet tidak berjalan lancar. Oleh karena itu, pada tanggal 22 Pebruari 1967, Presiden Soekarno menyerahkan kekuasaan kepada Letnan Jendral Suharto.

Pada tanggal 7-12 Maret 1967 diselenggarakan Sidang Umum MPRS. Melalui ketetapan No. XXXIII/MPRS/1967, MPRS mencabut seluruh kekuasaan pemerintahan negara dari Presiden Sukarno dan menetapkan Letnan Jendral Suharto sebagai Pejabat Presiden RI. Kemudian melalui Ketetapan No. XLIV/MPRS/1968 MPRS mengangkat Letnan Jendral Suharto sebagai Presiden Republik Indonesia yang baru. Pada tanggal 6 Juni 1968, Presiden Suharto yang menamakan pemerintahannya Orde Baru, dan membentuk Kabinet Pembangunan I dengan programnya yang disebut PANCAKRIDA.

Orde Baru berlandaskan Pancasila sebagai landasan idiil, UUD 1945 sebagai landasan konstitusional dan ketetapan MPR sebagai landasan operasional. Dalam upaya mencapai tujuan Orde Baru, MPR menyusun GBHN (Garis-garis Besar Haluan Negara), yang diwujudkan melalui pembangunan di segala bidang.

Orde Baru menganggap konfrontasi Indonesia dengan Malaysia tidak sesuai dengan azas politik Indonesai yang bebas-aktif. Sehingga Orde Baru memandang perlu diadakan normalisasi hubungan Indonesia dengan Malaysia. Oleh karena itu, pada tanggal 29 Mei-1 Juni 1966 diadakan perundingan antara Indonesia dengan Malaysia di Bangkok. Dalam perundingan itu Indonesia di wakili oleh Menteri Utama / Menteri Luar Negeri Adam Malik, sedangkan pihak malaysia diwakili oleh menteri Luar negeri Tun Abdul Razak. Selain dengan Malaysia, pemerintahan Orde Baru juga mengadakan pemulihan hubungan dengan Singapura.

Keluarnya Indonesia sebagai anggota PBB, 7 Januari 1965, membuat Indonesai semakin terkucil dari pergaulan masyarakat internasional. Maka Orde Baru memutuskan untuk kembali sebagai anggota PBB. Pada tanggal 28 September 1966, melalui Menteri Luar Negeri, Adam malik, di depan sidang Majelis Umum PBB di New York, Indonesia menyatakan masuk dan aktif kembali sebagi anggota PBB. Selain itu pada pelita I, tepatnya tanggal 3 Juli 1971, Orde Baru berhasil mengadakan Pemilu, yang diikuti 10 Organisasi Peserta Pemilu.



A.  JAWABLAH SOAL-SOAL DI BAWAH INI DENGAN BENAR !

1.      Bentuk pemerintahan RIS tidak dapat bertahan lama. Hal ini disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut, kecuali ...
A.    Bentuk pemerintahan RIS dianggap sebagai alat pemerintah kolonial Belanda untuk memecah belah Indonesia.
B.     Bentuk pemerintahan RIS tidak memiliki landasan yang kuat
C.     Dengan pemerintahan RIS, maka kekuasaan pemerintah pusat terlalu besar terhadap daerah-daerah.
D.    Bentuk pemerintahan RIS tidak mendapat dukungan dari rakyat Indonesia.
E.     Bentuk pemerintahan RIS tidak sesuai dengan konsep negara kesatuan Indonesia

2.      Berlakunya UUDS 1950 sebagai pengganti UUD RIS diresmikan oleh Presiden Soekarno pada tanggal ...
A.    13 Agustus 1950
B.     14 Agustus 1950
C.     15 Agustus 1950
D.    16 Agustus 1950
E.     17 Agustus 1950

3.      Bentuk pemerintahan RI pada masa berlakunya UUDS 1950 adalah ...
A.    Federal – Parlementer
B.     Federal – Presidentil
C.     Demokratis – Presidentil
D.    Liberal – Presidentil
E.     Liberal – Parlementer

4.   Kabinet Sukiman tidak berlangsung lama. Pada tahun1952 kabinet ini runtuh  disebabkan ...
A.    Tidak mampu menyelesaikan masalah Irian Barat
B.     Menerima bantuan ekonomi dan persenjataan dari Amerika
C.     Terjadi kerusuhan di Tanjung Morawa
D.    Terlibat Korupsi
E.     Terjadi inflasi yang cukup tinggi

5.   Tujuan dilaksanakan pemilu pertama pada tahun 1955 adalah untuk memilih ...
A.    Anggota DPR dan DPRD
B.     Anggota MPR dan DPR
C.     Anggota KNIP dan DPR
D.    Anggota DPR dan Konstituante
E.     Anggota MPR dan Konstituante

6.   Penggagas kebijakan Sistem Ekonomi Gerakan Benteng adalah Menteri Perdagangan dalam Kabinet Natsir, yaitu...
A.    Syafruddin Prawiranegara
B.     Sumitro Joyohadikusumo
C.     Iskaq Cokrohadisuryo
D.    Burhanuddin harahap
E.     Ir. Juanda

7.   Tugas kostituante setelah dilantik 10 Nopember 1956 adalah ...
      A.  Melakukan amandemen terhadap UUD 1945
      B.  Melakukan revisi terhadap UUDS 1950
      C.  Menyusun UUD baru pengganti UUDS 1950
      D.  Menyusun UUD baru pengganti konstitusi RIS
      E.   Melakukan evaluasi terhadap UUD yang pernah berlaku di Indonesia

8.   Berikut ini adalah aktifitas-aktifitas politik luar negeri pemerintah RI pada masa Demokrasi Terpimpin, kecuali...
      A.  Pengiriman Pasukan Garuda II ke kongo
      B.  Ikut memprakasai berdirinya Gerakan Non Blok
      C.  Melaksanakan ASIAN GAMES IV, di Jakarta
      D.  Bekerjasama dengan Inggris dan Jepang untuk mengganyang Malaysia
      E.   Menjalin hubungan dekat dengan negara-negara Blok Timur seperti Uni Soviet dan Cina

9.   Presiden membubarkan DPR hasil pemilu pertama 1955 disebabkan...
      A.  DPR hanya mementingkan kepentingan golongan
      B.  DPR tidak mampu menghasilkan produk perundangan yang baru sesuai semangat Demokrasi  terpimpin
      C.  Presiden menganggap bahwa DPR hasil pemilu tidak sah
      D.  DPR menolak Rancangan Anggaran Belanja tahun 1960
      E.   DPR menolak kebijakan konfrontasi dengan Malaysia

10. OLDEFO menurut konsep Presiden Soekarno adalah ...
      A. Negara-negara yang tertindas oleh negara-negara imperialis
      B. Negara-negara imperialis Barat
      C. Negara-negara Blok Timur
      D. Negara-negara terbelakang
      E. Negara-negara yang tergabung dalam GNB

11. Penyerbuan PKI terhadap aktivitas pelajar Islam dan pengrusakan tempat ibadah serta penganiyaan terhadap para kyai, 13 Januari 1965, terjadi pada ...….
      A. Peristiwa Jengkol
      B. Peristiwa Kanigoro
      C. Peristiwa Tanjung Morawa
      D. Peristiwa bandar Betsy
      E. Peristiwa Indramayu

12.       Kelompok  seniman dan budayawan yang anti komunis tergabung dalam satu wadah yang  disebut …
      A. Manikebu            D.  Keimin Bunka
      B. Lekra                  E.   DEKON
      C. Dewan Kesenian

13. Yang dimaksud  dengan Angkatan Ke-lima adalah ...
      A.  Kekuatan milisi yang dilakukan oleh rakyat
      B.  Buruh dan petani yang dipersenjatai
      C.  Kekuatan pertahanan yang dimobilisir pemerintah melalui kebijakan wajib militer
      D.  Kekuatan Pertahanan diluar empat angkatan yang sudah ada
      E.   Laskar-laskar perjuangan yang dibentuk oleh para pemuda di berbagai daerah.

14. Salinan dokumen Gilchrist disebarluaskan ke luar negeri melalui delegasi-delegasi yang akan hadir dalam KAA di Aljazair oleh ...
      A. Chairul Shaleh
      B. Ruslan Abdulgani
      C. Subandrio
      D. Nyoto
      E. D.N. Aidit

15. Seorang polisi yang berjasa menunjukkan tempat para jendral diculik dan dibunuh PKI adalah...
      A. Kolonel Latief
      B. Kapten Suradi
      C. Mayor Gathut Sukrisna
      D. Brigadir Soekitman
      E. Brigadir Karel Satsuit Tubun

16. Seorang mahasiswa yang terbunuh saat melakukan demonstrasi menuntut TRITURA adalah...
      A. Cosmos Batubara
      B. Arief Rahman Hakim
      C. Elang Mulia
      D. Heri Hartanto
      E. Hendriawan

17. Pemerintahan Presiden Suharto menganggap tonggak sejarah lahirnya Orde Baru adalah ...
      A. Peristiwa G 30 S/PKI
      B. Lahirnya Supersemar
      C. Tap. MPRS No. XXXIII/MPRS/1967
      D. Tap. MPRS No. XLIV/MPRS/1968
      E. Pemilu kedua 1971

18. Tindakan pertama Letnan Jendral Suharto setelah menerima Supersemar adalah ...
      A. Meredam demonstrasi mahasiswa di Jakarta
      B. Membentuk Kabinet Ampera
      C. Mengadili tokoh-tokoh yang terlibat dalam penculikan 6 jendral
      D. Membubarkan PKI dan ormas-ormasnya
      E. Menurunkan harga

19. Pembubaran PKI dan ormas-ormasnya dan dinyatakan sebagai partai terlarang di Indonesia melalui ..
      A. Tap. MPRS No. XII/MPRS/1966
      B. Tap. MPRS No. XIII/MPRS/1966
      C. Tap. MPRS No. XXV/MPRS/1966
      D. Tap. MPRS No. XXXIII/MPRS/1967
      E. Tap. MPRS No. XLIV/MPRS/1968

20. Dalam upaya normalisasi hubungan Indonesia dengan Malaysia diadakan perundingan di Bangkok. Indonesia diwakili oleh Menlu Adam Malik, sedangan Malaysia diwakili oleh ...
      A. Datuk Husein On
      B. Datuk Ali bin Abdullah
      C. Datuk Ajit Singh
      D. Mahathir Mohammad
      E. Tun Abdul Razak


B.  JAWABLAH SOAL-SOAL DI BAWAH INI DENGAN BENAR !

1.      Mengapa bentuk negara RIS tidak mampu bertahan lama ? Sebutkan 4 sebabnya !
2.      Mengapa ketentuan-ketentuan dalam perse-tujuan KMB tentang De Javasche Bank memberatkan pemerintah Indonesia?
3.      Apa alasan Presiden Soekarno membubarkan partai Masyumi (1960) dan partai Murba (1961)?
4.      Mengapa sampai dengan tahun 1959, konstituante belum juga berhasil merampungkan tugasnya untuk menyusun UUD baru pengganti UUDS 1950 ?
5.      Sebutkan penyelewengan- penyelewengan yang terjadi pada masa Demokrasi Terpimpin terhadap Dasar Negara RI !
6.      Apa yang dimaksud dengan NEFO dan OLDEFO ?
7.      Sebutkan bukti-bukti bahwa pada masa demokrasi terpimpin menjelang terjadinya Gerakan 30 September / PKI, politik luar negeri Indonesia cenderung kepada Blok Timur !
8.      Apa alasan PKI mengusulkan pembentukan Angkatan Kelima ?
9.      Sebutkan Kesatuan-kesatuan Aksi yang menentang PKI, setelah peristiwa Gerakan 30 September!
10.  Sebutkan 5 agenda gerakan reformasi mahasiswa 1998 !




Mengetahui,                                                                            ............, ………..............
Kepala Sekolah/Yayasan                                                        Guru Mapel Sejarah



……………………........                                                        ........................................
NIP/NRK.......................                                                         NIP/NRK.......................

2 komentar:

Komentarnya donk...!!